Risalah MESI

Status Quo Militer Mesir Pasca-Mubarak

Status Quo Militer Mesir Pasca-Mubarak

(Peran Politik Militer Mesir dalam Runtuhnya Rezim Otoriter Mubarak

hingga Masa Transisi)

Oleh: Lilik Prasaja

Bab I

Pendahuluan

  1. Latar Belakang Masalah

Beberapa negara di kawasan Timur Tengah (lebih tepat disebut Asia Barat dan Afrika Utara) merupakan negara yang selama beberapa masa dipimpin oleh pemerintahan yang. Rezim di negara-negara tersebut dari parameter barat dinilai kurang demokratis bahkan cenderung represif terhadap rakyat dan media. Hal ini sebenarnya menarik ditinjau dari segi internal dan eksternal masing-masing negara.

Dari segi internal ditemukan bahwa banyak rezim yang berdiri sekian lama memang sangat kuat di level domestik. Kekuatan ini mencerminkan legitimasi yang kuat pada pemerintah, meskipun seringkali legitimasi ini terkesan dipaksakan. Sedangkan sisi eksternal dapat dilihat dari sikap barat (Amerika Serikat/ AS dan Eropa) yang relatif menerima, bahkan mendukung, rezim otoriter yang mau bekerja sama dengan mereka. AS secara jelas menunjukkan pembiaran kepada rezim represif Timur Tengah yang beraliansi kepadanya demi kestabilan kawasan dan kepentingan AS.[1]

Di sinilah terdapat peran strategis militer dalam setiap rezim otoriter. Militer merupakan representasi kekuatan negara yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan politik, bergantung kepada sikap dan posisi militer dalam masing-masing negara. Jika melihat Indonesia sebagai contoh, jelas terlihat adanya peran kuat militer sebagai penjaga legitimasi pemerintahan Soeharto melalui kontrol terhadap militer dan kehadiran militer di ruang publik.[2] Berangkat dari pengalaman Indonesia tersebut, maka permasalahan dikembangkan di wilayah Timur Tengah yang masih banyak terdapat rezim otoriter yang kuat dan relatif “stabil”. Kehadiran Militer dalam politik di Timur Tengah merupakah salah satu faktor untuk meramu rezim otoriter.

Pergolakan politik di Timur Tengah yang bergulir di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain hingga Lebanon adalah gerakan rakyat menuntut demokrasi yang lebih luas mengantarkan kita pada situasi krusial yang di antaranya melibatkan militer. Melalui protes dan gerakan massa yang mewabah ini dapat diamati bagaimana militer menempatkan diri dan bersikap: apakah menjadi alat rezim otoriter atau sebagai pelindung negara dan aspirasi rakyat.

Mesir sebagai negara yang banyak disorot akan perkembangan reformasinya kini telah memasuki babak baru pascamundurnya Hosni Mubarak. Kini saatnya bagi Mesir di bawah pemerintahan transisi untuk memperbaiki masalah-masalah peninggalan rezim otoriter Mubarak dan melangkah maju menuju Mesir yang lebih demokratis. Militer sebagai pihak yang memegang kekuasaan de facto pascamundurnya Mubarak mendapat tugas yang tidak ringan karena ada ancaman kegagalan reformasi Mesir jika mereka tidak pandai mengawal agenda reformasi. Reformasi di sini berdasarkan konsep Karl dan Schmitter berupa gerakan rakyat yang menuntut perubahan tanpa kekerasan.[3]

  1. Rumusan Masalah

Paper ini mengangkat masalah bagaimana militer mempertahankan status quo dalam proses reformasi Mesir 2011.

  1. Landasan Konseptual
    1. Praetorianisme

Praetorianisme merupakan konsep di mana militer menjadi pemegang kekuasaan dan pemerintahan negara. Militer mampu hadir sebagai penyelamat negara pada saat kritis. Dalam sudut pandang konstitusional, militer hadir menjalankan fungsi kenegaraan berdasarkan undang-undang darurat.

  1. Profesionalisme Militer

Menurut Samuel Huntington dalam buku Soldier and The State definisi profesionalisme adalah militer yang hanya fokus pada masalah pertahanan dan keamanan saja (profesionalisme klasik). Parameter profesional yang dimaksud adalah memiliki expertness, social responsibility, and corporate loyalty to fellow-practitioners.[4] Sedangkan menurut Finer, militer modern juga mempunyai tugas dalam pembangunan bangsa. Sehingga militer dalam konsep new professionalism mempunyai peran sosial-politik di samping pertahanan dan keamanan.

  1. Political Islam

Konsep ini menyebutkan bahwa dalam negara yang mayoritas umat Muslim, gerakan politik yang mendasarkan pada ideologi Islam akan mendapat dukungan yang luar biasa. Konsep ini relevan karena di Mesir terdapat Ikhwanul Muslimin yang mempunyai simpatisan sangat banyak. Meskipun nama Ikhwanul Muslimin tenggelam dalam euforia reformasi, konsep ini dapat membantu menjelaskan bagaimana politik Mesir ke depan dan juga masa depan keterlibatan militer dalam politik Mesir.

  1. Asumsi

Mesir selama tiga dekade ada di bawah pemerintahan otoriter Hosni Mubarak yang menggunakan undang-undang darurat untuk merepresi rakyat. Militer dinilai masih menampakkan konsep profesionalisme klasik dengan tidak terlalu aktif dalam politik. Militer juga ada dipandang memuluskan reformasi rakyat Mesir 2011 karena tidak menjadi alat rezim untuk menumpas demonstran. Selepas tumbangnya Mubarak, militer menjadi pemegang tampuk pemerintahan dan berjuang untuk melakukan transisi dengan mulus kepada pemerintahan sipil yang demokratis. Pemerintahan militer mendapat tantangan yang besar untuk bisa mewujudkan janjinya berupa demokrasi sipil di Mesir.

 

Bab II

Pembahasan

  1. Era Represif Mubarak

Hosni Mubarak merupakan pemimpin Mesir dari golongan militer yang menjabat dari tahun 1981 hingga 2011. Karir militer Mubarak melejit karena gemilang dalam Perang Arab-Israel. Hingga akhirnya dia menjadi wakil presiden mendampingi Anwar Sadat. Mubarak menjabat presiden sejak Sadat terbunuh oleh serangan ekstrimis pada parade militer 1981.

Di bawah kekuasaan Mubarak, Mesir mengalami transformasi politik menuju kestabilan yang tinggi. Mubarak membawa Mesir menjadi negara moderat yang terbuka bagi Barat (Amerika Serikat) bahkan Israel. Mubarak juga berhasil membuat Mesir diterima kembali dalam pergaulan bangsa Arab setelah sempat terkucil akibat kebijakan damai dengan Israel yang dibuat pada masa Anwar Sadat. Ekonomi Mesir tumbuh  pesat berkat bantuan dari AS sebagai godfathernya.

Namun, era kestabilan tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar di ranah demokrasi. Mubarak memberlakukan undang-undang darurat Mesir sejak masa terbunuhnya Sadat untuk melegalkan tindakan represifnya. Mubarak memberangus aktivitas oposisi, terutama oposisi Islamis yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin (IM/ Muslim Brotherhood). Meski kemudian pada 2004 undang-undang darurat dicabut, undang-undang penggantinya masih melanggengkan cara-cara represif oleh rezim. Untuk tata negara yang demikian stabil, selama beberapa dekade Mubarak mendapat sokongan legitimasi dari AS. Mesir terus menerima bantuan yang besar, terutama bantuan belanja militer.

Mubarak secara jitu mencegah agenda-agenda demokratisasi dengan cara memberangus oposisi dan kaum garis keras terhadap pemerintahannya. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa gejolak hanya muncul dari oposisi, karena secara institusi pemerintahan, batas negara dan identitas nasional yang kuat. Oleh karena itu, Mesir tidak membutuhkan proses national building yang bisa memicu transisi demokratisasi.[5]

Dalam menjalankan kekuasaan tangan besinya, Mubarak menggunakan polisi Mesir sebagai kepanjangan tangannya. Polisi yang hadir di antara masyarakat menjadi alat kontrol yang efektif guna mencegah munculnya sikap oposan terhadap rezim. Salah satu jejak kejam polisi Mesir adalah terbunuhnya Khaled Said, seorang pemuda yang menyerukan kebebasan di Mesir akibat dipukuli Polisi karena aktivitasnya di dunia maya pada 26 Juni 2010. Kematian Khaled Said menjadi salah satu pintu reformasi bagi  rakyat Mesir untuk bersatu menumbangkan Mubarak.

Di manakah militer? Dengan berlakunya undang-undang darurat, militer biasanya tampil sebagai alat represi rezim. Namun, sepintas militer Mesir terlihat fokus kepada fungsi keamanan dan pertahanan negara. Artinya militer Mesir pada era Mubarak mencoba menampilkan konsep profesionalisme klasik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer Mesir tetap di barak. Pertama, militer Mesir mempunyai kepentingan yang dapat dicapai tanpa harus ikut berpolitik. Kedua, rezim Mubarak sudah mempunyai alat represi berupa Polisi. Ketiga, pertahanan Mesir mendapat banyak bantuan dari AS sehingga militer tidak perlu menjalankan politik untuk dapat memperkuat diri.

Militer Mesir seperti juga di Aljazair dan Turki, merupakan pihak yang bisa disebut modernis dan pahlawan bagi negaranya dalam melawan penjajah. Sehingga, posisinya dalam kehidupan sosial-politik cenderung tinggi. Namun di Mesir, Aljazair dan Turki, militer tidak kemudian tampil dalam bentuk kediktatoran. Sehingga ketiga negara tersebut bukanlah autokrasi militer, melainkan negara yang dominan oleh militer (military-dominated state). Di mana militer menggunakan dominasinya untuk mendapatkan keuntungan. Motif keuntungan ini yang menyebabkan militer tidak tertarik kepada urusan politik progresif, sehingga mereka mendukung adanya stabilitas politik.[6]

Cook (2007: 19-22) menunturkan militer Mesir memiliki perhatian lebih kepada apa yang disebut dengan keuntungan ekonomi daripada keuntungan politik. Terdapat data bahwa militer Mesir menguasai 5%-20% dari perekonomian Mesir seluruhnya.[7] Militer Mesir dimanjakan oleh fasilitas bantuan AS di satu sisi dan keuntungan ekonomi di sisi lain. Ditambah lagi, keuntungan militer relatif terjaga ketika rezim politik yang memberikan mereka keuntungan (rezim Mubarak) stabil.[8] Mengapa harus repot-repot ikut menanggung dosa rezim Mubarak? Militer Mesir pada era Mubarak sengaja membatasi peran sosial-politiknya. Namun, bagi rezim Mubarak militer tetap “dipelihara” agar menjadi back up force rezimnya. Hal ini akan memberikan keuntungan di kedua pihak, rezim langgeng dan militer mendapatkan keuntungan.

Militer, sebagai  golongan yang berpengaruh besar di Mesir, cenderung tutup mata kepada keburukan rezim Mubarak selama keberadaan rezim tersebut dapat memberikan keuntungan kepada militer.[9] Di sisi lain, Mubarak menggunakan model politik yang menonjolkan militer namun tidak menggunakannya secara konvensional sebagai alat represi.[10] Mubarak lebih fokus pada penguatan partainya, National Democratic Party (NDP) yang kemudian menjadi partai utama –jika tidak mau disebut satu-satunya-, bahkan cenderung dipandang sebagai  “partai rezim”.

  1. Posisi dan Peran Militer Mesir dalam Reformasi 2011

Pada hari-hari pertama demonstrasi berjalan, Kairo mulai dibanjiri lautan manusia yang menyerukan satu hal: Mubarak harus pergi! Protes ini dihalau dengan tindakan keras dari Polisi Mesir menggunakan gas air mata dan pentungan. Namun jumlah demonstran yang sangat besar membuat tindakan polisi seolah sia-sia.[11] Demonstran terus bertambah dan dukungan kepada gerakan rakyat Mesir ini mengalir dari seluruh penjuru dunia. Rezim represif Mubarak dihadapkan pada tantangan baru era jejaring sosial yang sebelumnya telah berhasil menumbangkan rezim Ben Ali di Tunisia.

Ketika situasi semakin memanas, militer Mesir turun tangan dan menggantikan tempat para polisi. Demonstran sangat membenci polisi Mesir yang selama ini menjadi alat represi rezim Mubarak. Sebaliknya, kehadiran militer sangat diterima karena selain imej militer relatif baik di mata publik, pendekatan yang dilakukan militer terhadap demonstran pun bersifat tidak konfrontatif. Meski di era Mubarak militer membiarkan rakyat menderita, namun kharisma militer tetap besar, terutama di tengah situasi kekerasan yang mengancam demonstran. Militer Mesir tidak menumpas para demonstran yang menuntut mundurnya Hosni Mubarak. Militer lebih memilih netral dan fokus pada menstabilkan kondisi negara dengan menjaga keamanan dan ketertiban demonstrasi.

Militer Mesir hadir mengintervensi kondisi politik yang sangat tidak stabil akibat protes massal di kota-kota besar Mesir. Militer dalam hal ini menjaga agar Mesir tidak kolaps dan terjadi kerusuhan massal. Dan terbukti dengan hadirnya militer, perjalanan demonstrasi sejak dikawal militer hingga tumbangnya Mubarak relatif aman dan tertib. Hanya ada beberapa insiden yang disebabkan oleh kelompok-kelompok pro-Mubarak dan oknum militer Mesir.

Melihat posisi pucuk pimpinan militer Mesir, posisi militer dalam protes anti Mubarak adalah netral. Netralitasi ini dipandang sangat menguntungkan demonstran dan reformasi itu sendiri karena membuat Mubarak tidak lagi memiliki kekuatan penekan di belakangnya. Militer menegaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan kekuatan untuk melawan demonstran.[12]

Posisi militer ini dengan melihat penjelasan mengenai motif sosial-politik militer di atas, dapat dimaklumi. Militer merasa rezim Mubarak sudah tidak lagi mampu memberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Krisis politik akan membawa instabilitas keamanan dan akhirnya ekonomi. Militer tidak mau keuntungan ekonomi yang selama ini mereka dapat akan hilang karena Mubarak hancur. Membangun hubungan baik dengan reformasi rakyat akan menjaga masa depan militer tetap cerah.

  1. Posisi dan Peran Militer Mesir Pasca-reformasi 2011

Militer Mesir yang memegang kekuasaan de facto sejak protes mulai membesar kemudian menjadi pihak yang menerima kekuasaan dari rezim Mubarak. Militer kemudian menjalankan sebuah pemerintahan darurat atau transisional. Jelas di sini militer menjadi pengawal penting bagi proses reformasi politik Mesir. Peran militer di politik Mesir tampak sejak masa demonstrasi besar hingga terbentuknya tata politik Mesir yang stabil di masa yang akan datang.

Militer di hampir semua negara mendapatkan peran sebagai penjaga stabilitas negara dan dipercaya memegang kekuasaan pada saat darurat. Pernyataan ini dimuat dalam konstitusi dan berlaku efektif jika kondisi darurat terpenuhi. Begitu juga di Mesir, saat aksi protes membuat perekonomian lumpuh, keamanan dan kestabilan negara juga terancam. Polisi sudah kehilangan wibawa dan kontrol terhadap demonstran. Legitimasi Mubarak sudah di ujung tanduk dan jika dibiarkan jatuh tanpa ada yang menjalankan negara, bencana politik akan terjadi. Militer dipercaya karena secara organisasi sangat efektif dan efisien, seperti dikatakan Finer bahwa militer mempunyai ciri di antaranya centralized command dan hierarchy.

Militer Mesir, terlepas dari motif yang melatarbelakangi, kemudian menjalankan fungsinya sebagai praetorian, dengan cara mengambil alih pemerintahan. Militer lebih dipercaya rakyat waktu itu dibandingkan dengan Wakil Presiden Omar Suleiman untuk kemudian membentuk pemerintahan transisi. Omar Suleiman dipandang sebagai “orang Mubarak” dan dikhawatirkan akan membentuk pemerintahan dari loyalis NDP untuk mempertahankan status quo.

Sedangkan jika motif ekonomi dimasukkan, militer memandang runtuhnya Mubarak merupakan akhir dari sebuah era kenyamanan dan awal dari era yang tidak menentu. Sehingga, elit militer merasa perlu untuk memastikan “masa depan yang lebih baik” dengan cara memegang kekuasaan dan menjalankannya untuk kepentingan sendiri. Opsi ini yang dipilih militer Mesir dibandingkan menyerahkan pemerintahan langsung kepada sipil.

Namun, tekanan yang begitu besar pasca-reformasi membuktikan bahwa militer memang tidak memiliki cukup keterampilan dalam berpolitik. Hal ini terbukti adanya kasus-kasus represi oleh rezim transisi militer terhadap kritik kepada mereka.[13] Kenyataan ini di satu sisi malah membuktikan bahwa militer selama ini memang tidak mempersiapkan diri untuk berpolitik secara benar. Artinya, militer di era Mubarak berada di posisi nyaman mereka tanpa perlu melibatkan diri cukup jauh dalam urusan politik.

  1. Prospek Peran Politik Militer Mesir Pasca-reformasi

Pasca-reformasi di sini dimaknai sebagai masa di mana konstruksi sosial-politik yang baru mulai dibangun di Mesir hingga kelak terbentuk kondisi yang mantab. Militer Mesir mendapat tantangan yang sangat berat sebagai penjaga agenda reformasi Mesir karena beberapa alasan:

  1. Tidak ada pemimpin gerakan rakyat

Tidak adanya pemimpin yang menonjol dalam reformasi Mesir 2011 adalah sebuah tren baru dalam gerakan rakyat yang dimotori oleh media sosial (internet). Akibatnya, gerakan ini masif tetapi tidak punya tokoh yang kuat karena setiap orang menyingkirkan latar belakang ideologi dan kepentingan politisnya untuk bersama-sama mendeligitimasi rezim Mubarak. Sehingga, militer Mesir harus tampil sebagai pengawal sekaligus pemimpin transformasi politik Mesir. Sebuah tugas yang cukup berat mengingat kondisi negara pasca-reformasi sangat fragile.

  1. Sisa-sisa rezim Mubarak masih ingin menggoyang reformasi

Di tengah proses transisi yang penting bagi masa depan Mesir, masih terdapat sisa-sisa rezim Mubarak (loyalis NDP) yang tidak rela akan hadirnya reformasi. Mereka mengganggu transisi demokrasi dengan teror dan kerusuhan di satu sisi dan mencoba masuk ke dalam lingkarang pemerintahan yang baru di sisi lain. Semuanya dilakukan untuk tujuan yang sama: memperoleh kembali posisi-posisi penting di Mesir dan mempertahankan status quo.

  1. Kekhawatiran AS akan timbulnya Mesir sebagai negara Islam

Kuatnya pengaruh Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir memberikan kekhawatiran akan kemenangan IM di pemilu Mesir. Meskipun tidak tampak memback up demonstrasi anti-Mubarak sebagai organisasi[14], IM tetap mendapatkan simpati rakyat secara luas. Alasannya antara lain faktor politik Islamisme yang dekat dengan rakyat Mesir dan program-program sosial IM yang menyentuh masalah akar rumput. Selain itu juga karena IM memiliki pelembagaan yang kuat di masyarakat Mesir melalui aktivis dan cendikiawan mereka. AS, dan Israel, khawatir jika IM berkuasa maka akan menghambat kepentingan mereka di Mesir. Misalnya saja pemerintahan IM akan memberlakukan tarif mahal di Terusan Suez dan membuka pintu perbatasan Rafah hingga dapat memperkuat perlawanan HAMAS di Jalur Gaza.

  1. Motif pribadi (para elit) militer yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Motif ini menyebabkan militer sulit untuk melepaskan kekuasaan yang saat ini dipegangnya kepada sipil. Adanya demokrasi sipil yang sehat hampir dipastikan mengancam keuntungan yang selama ini diperoleh militer. Oleh karenanya, wajar jika militer terkesan mengulur-ulur pemerintahan transisinya. Hal ini menjadi tantangan konsistensi militer mengawal agenda reformasi Mesir.

Berdasarkan empat alasan tersebut, militer Mesir untuk beberapa waktu ke depan masih akan hadir dalam pemerintahan sebagai pengawal reformasi. Militer Mesir memandang akan lebih baik jika mereka hadir lebih lama sampai situasi benar-benar terkendali untuk diserahkan kepada sipil. Namun, ada kekhawatiran bahwa para Jenderal Mesir jika terlalu lama memegang kekuasaan kemudian menjadi terlalu sayang untuk melepaskannya. Di satu sisi, banyak rakyat yang tidak terlalu percaya pada pemerintahan militer untuk memimpin transformasi.[15]

Militer sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap perpindahan kekuasaan secara cepat kepada sipil dan akan terus memegang kekuasaan sampai pemilu digelar.[16] Sikap militer ini mengindikasikan adanya penyimpangan pada imej profesionalisme klasiknya. Militer memang menjanjikan demokrasi tetapi tidak menyebutkan secara jelas bagaiman demokrasi akan dibangun dan jangka waktunya.[17] Dengan demikian, militer tampak tidak ingin melepaskan begitu saja kekuasaan yang saat ini di tangan mereka.

Menguatnya IM di sisi lain merupakan alasan bagi militer untuk memperlama kekuasaan mereka. IM pasca-runtuhnya autokrasi Mubarak kemudian membentuk partai politik sebagai persiapan pemilu demokratis yang akan digelar. Militer Mesir memiliki garis koordinasi dengan kepentingan AS mengingat besarnya bantuan militer AS terhadap Mesir. Dengan kata lain, ada kemungkinan AS meminta militer Mesir untuk memperlambat proses transisi sambil menyusun strategi baru untuk Mesir ke depan. Hal ini merupakan salah satu mekanisme campur tangan asing bagi pembentukan rezim demokrasi melalui cara agenda-setting powers.[18] Bagi AS sendiri, kebijakan terhadap Mesir merupakan dilema antara mewujudkan demokrasi di satu sisi dan menekan kelompok radikal Islamis di sisi lain.[19]

Kekhawatiran jika demokrasi menghasilkan IM sebagai pemenang juga melanda Israel yang merupakan sekutu terdekat AS. Namun militer menjamin bahwa hubungan Mesir-Israel tetap berjalan seperti dahulu. Artinya, militer berusaha mempertahankan status quo di berbagai bidang. Direpresinya kaum Islamis (IM) menunjukkan keinginan mempertahankan komposisi politik domestik sekaligus hubungan dengan AS dan Israel. Hal ini sesuai dengan tesis bahwa gerakan politik Islam selalu dihalang-halangi untuk berkuasa.

Militer Mesir diperkirakan akan memegang kekuasaan dalam waktu lebih  lama lagi. Meski menggunakan retorika “akan melaksanakan tugas pemerintahan hingga keadaan normal kembali tercipta” dan “melaksanakan transisi berdasarkan kurun waktu yang jelas”[20], pemerintahan transisi oleh militer Mesir tidak menunjukkan progres yang memuaskan rakyat. Indikasinya adalah terjadinya banyak kasus intervensi pers oleh militer, kekerasan terhadap demonstran hingga pemeriksaan keperawanan (virginity test) terhadap aktivis perempuan.[21] Militer Mesir tampaknya akan mengulang rezim represif Mubarak, meski dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Bab III

Penutup

 

  1. A.    Kesimpulan

Militer Mesir selama beberapa dekade menjadi tulang punggung berlakunya undang-undang darurat. Namun, Mubarak rupanya memilih menempatkan militer di luar politik meski masih dalam kontrolnya. Beberapa faktor yang menyebabkannya adalah pada era Mubarak militer tidak terlalu dibutuhkan untuk menjadi alat politik sebab sudah ada polisi dan militer yang menerima bantuan AS harus tunduk pada keinginan AS (yang memberi bantuan besar pada militer Mesir) agar militer tetap di luar urusan politik. Posisi nyaman militer di luar rezim Mubarak memberikan keuntungan (terutama ekonomi) yang besar sehingga militer tidak perlu terlalu mencampuri urusan politik.

Pada era protes besar rakyat menentang Mubarak, militer Mesir memasuki masa-masa keterlibatannya dalam proses national building. Militer menjalankan fungsinya sebagai penjaga keteraturan negara dengan membuat barikade keamanan mengantisipasi kerusuhan demonstrasi. Militer hadir karena polisi sudah tidak memiliki wibawa di mata demonstran akibat kekejamannya selama era Mubarak. Militer menolak terlibat “dosa rezim” Mubarak dengan tidak menumpas demonstrasi. Militer memegang kekuasaan selama periode transisi untuk kemudian terbentuk sebuah pemerintahan yang demokratis hasil pemilihan umum.

  1. B.     Status Quo Militer Mesir

Setelah Mubarak turun, militer Mesir menjadi pelaksana pemerintahan sementara sebelum diadakan pemilihan umum. Namun, situasi politik dan keamanan yang tidak menentu pasca-reformasi diprediksi akan menghambat transisi dan memperpanjang pemerintahan militer. Hal ini yang dikhawatirkan akan membuat militer Mesir melangkah ke bentuk new professionalism. Militer Mesir kini dipandang berbalik mengekang reformasi dengan dalih keamanan nasional. Tampak jika militer seperti mengulur-ulur waktu bagi terwujudnya demokrasi sejati di Mesir. Muncul pula dugaan bila hal ini dilakukan untuk menyusun strategi guna mencegah Ikhwanul Muslimin berkuasa secara penuh di Mesir.

Selain itu, motif keuntungan pribadi mendorong militer Mesir untuk memperpanjang pemerintahan daruratnya. Dengan demikian, militer dapat memaksimalkan keuntungan yang pada era Mubarak sudah cukup besar. Jika diprediksi, militer Mesir masih akan menunda terjadinya pemerintahan demokratis sipil sampai saat yang belum ditentukan. Namun, opini publik dan dukungan internasional terhadap momentum reformasi Mesir terlalu kuat untuk direpresi oleh pemerintahan sementara militer. Sehingga militer tidak bisa terlalu lama memegang kekuasaan dan harus diserahkan kepada sipil. Meski ada kemungkinan besar bahwa pemerintahan ke depan haruslah menjamin kepentingan (pribadi) militer. Artinya, militer tetap “menyetir” pemerintahan masa depan dan mempertahankan status quo Mesir sebagai military-dominated state.

Daftar Pustaka

Buku:

Arafat, Alaa Al-Din (2009), The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt, New York: Palgrave MacMillan.

Cook, Steven A. (2007), Ruling but Not Governing: The Military and Political Developmenti in Egypt, Algeria and Turkey, Baltimore: John Hopkins University Press.

Finer, S.E. (1962), The Man on Horseback, New York: Frederick A. Praeger.

Layne, Christopher, Bradley A. Thayer (2007), American Empire: A Debate, New York: Routledge.

Tansey, Oisin (2009), Regime Building: Democratization and International Administration, New York: Oxford University Press.

Jurnal, Tesis, Disertasi dan Majalah:

Bakti, Ikrar Nusa, dkk, Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, CRISE Working Paper No. 62, Januari 2009, Oxford: Center for Research Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE).

Khalil, Arshaf (2011), “Tear Gas in the Day of Rage”, ‘Revolution in the Arab World: 18 Days’, Foreign Policy, Washington: Washington Post Company (2011), hal 73-74.

—————- (2011), “February 12: After the Party”, ‘Revolution in the Arab World: 18 Days’, Foreign Policy, Washington: Washington Post Company (2011), hal 116-117.

Perkins, Andrea M., “Mubarak’s Machine: The Durability of Authoritarian Regime in Egypt”, Theses and Dissertations Scholar Commons @USF, University of South Florida (2010), diunduh dari <http://scholarcommons.usf.edu/etd/1737>, 12 Juni 2011.

Sharp, Jeremy M., “U.S. Democracy Promotion Policy  in the Middle East: The Islamist Dilemma”, ‘Congressional Research Service (CRS)’, CRS Report for Congress, 15 Juni 2006, Library of Congress, diunduh dari <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33486.pdf> pada 12 Juni 2011.

Internet:

Al Jazeera, Egypt army wants protests ended, diakses pada <http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/02/20112210516616914.html > 12 Juni 2011.

Kirkpatrick, David, ‘Egypt’s Military Censors Critics as It Faces More Scrutiny’, The New York Times Online, 31 Mei 2011, diakses pada  <http://www.nytimes.com/2011/06/01/world/middleeast/01egypt.html?_r=1> 10 Juni 2011.

McGreal, Chris, ‘Egypt’s military rejects swift transfer of power and suspends Constitution’,Guardian, diakses pada <http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/13/egypt-military-rejects-swift-power-handover> 12 Juni 2011.

Oliver, Paul, ‘Egypt’s Military is the New Mubarak Regime’, Policy Mic, diakses pada <http://www.policymic.com/articles/egypt-s-military-is-the-new-mubarak-regime> 10 Juni 2011.

Perry, Tom, ‘Egypt’s military eyes constitutional referendum’, Reuters Online, diakses pada <http://www.reuters.com/article/2011/02/14/us-egypt-idUSTRE70O3UW20110214> 10 Juni 2011.

Taylor, Stephen L., The Military in Egyptian Politics, diakses pada <http://www.outsidethebeltway.com/the-military-in-egyptian-politics/ > 10 Juni 2011.

Washington Post, ‘Egyptian military seeks “peaceful transition”’, Washington Post Online, 11 Ferbruari 2011, diakses pada <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/11/AR2011021107337.html> 12 Juni 2011.


[1] Christopher Layne, Bradley A. Thayer, American Empire: A Debate, New York: Routledge, 2007, hal 93-96.

[2] Ikrar Nusa Bakti, dkk, Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, CRISE Working Paper No. 62, Januari 2009, Oxford: Center for Research Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), 2009, hal 6-7.

[3] Karl dan Schmitter dalam Oisin Tansey, Regime Building: Democratization and International Administration, New York: Oxford University Press (2009), hal 43.

[4] S.E.Finer, The Man on Horseback (New York: Frederick A. Praeger, 1962), hal. 24.

[5] Alaa Al-Din Arafat, The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt, New York: Palgrave MacMillan (2009), hal 153-154.

[6] Steven A. Cook, Ruling but Not Governing: The Military and Political Developmenti in Egypt, Algeria and Turkey, Baltimore: John Hopkins University Press (2007), hal 16-20.

[7] Stephen L. Taylor, The Military in Egyptian Politics, diakses pada <http://www.outsidethebeltway.com/the-military-in-egyptian-politics/ > 10 Juni 2011.

[8] Steven A. Cook, Op. Cit.

[9] Militer yang diuntungkan terutama adalah perwira-perwira tinggi yang mempunyai akses sumber daya ekonomi yang besar. Keuntungan yang dimaksud antara lain adalah kemudahan berbisnis dan meraup kekayaan bagi kalangan elite militer.

[10] Andrea M. Perkins, “Mubarak’s Machine: The Durability of Authoritarian Regime in Egypt”, Theses and Dissertations Scholar Commons @USF, University of South Florida (2010), diunduh dari <http://scholarcommons.usf.edu/etd/1737>, 12 Juni 2011, hal 26.

[11] Arshaf Khalil, “Tear Gas in the Day of Rage”, ‘Revolution in the Arab World: 18 Days’, Foreign Policy,  Washington: Washington Post Company (2011), hal 73-74.

[12] Al Jazeera, Egypt army wants protests ended, diakses pada <http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/02/20112210516616914.html > 12 Juni 2011.

[13] David Kirkpatrick, The New York Times, “Egypt’s Military Censors Critics as It Faces More Scrutiny”, 31 Mei 2011, diakses pada <http://www.nytimes.com/2011/06/01/world/middleeast/01egypt.html?_r=1 > 10 Juni 2011.

[14] Arshaf Khalil, “Tear Gas in the Day of Rage”, Op. Cit., hal 75.

[15] Arshaf Khalil, “February 12: After the Party”, ‘Revolution in the Arab World: 18 Days’, Foreign Policy,  Washington: Washington Post Company (2011), hal 116-117.

[16] Chris McGreal, Egypt’s military rejects swift transfer of power and suspends Constitution, diakses pada <http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/13/egypt-military-rejects-swift-power-handover> 12 Juni 2011.

[17] Tom Perry, Egypt’s military eyes constitutional referendum, diakses pada <http://www.reuters.com/article/2011/02/14/us-egypt-idUSTRE70O3UW20110214> 10 Juni 2011.

[18] Oisin Tansey, Regime Building: Democratization and International Administration, New York: Oxford University Press (2009), hal 40-41.

[19] Jeremy M. Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy  in the Middle East: The Islamist Dilemma”, ‘Congressional Research Service (CRS)’, CRS Report for Congress, 15 Juni 2006, Library of Congress, diunduh dari <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33486.pdf > pada 12 Juni 2011, hal 1-2.

[20] Pernyataan Komandan Tertinggi Militer Mesir, 11 Februari 2011, “Egyptian military seeks ‘peaceful transition’” Washington Post Online, diakses pada <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/11/AR2011021107337.html > 12 Juni 2011.

[21] Paul Oliver, “Egypt’s Military is the New Mubarak Regime”, Policy Mic, diakses pada <http://www.policymic.com/articles/egypt-s-military-is-the-new-mubarak-regime > 10 Juni 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s