Risalah MESI / Uncategorized

ANALISIS KEMENANGAN HAMAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PALESTINA 2006

M. Andi Nasrullah, M. Rizky Akbar, Michael  Yuli Arianto, Rizky K. Chaesario, Ulya Amaliya

 

Bab I

Pendahuluan

 A.                Latar Belakang Masalah

HAMAS (Harakat al-Muqawamma al-Islamiyya/ Islamic Resistance Movement/ Gerakan Perlawanan Islam) merupakan sebuah gerakan politik di Palestina yang dibentuk pada 1987, didirikan untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Pada tahun 2006, gerakan ini juga mengikutsertakan diri dalam Pemilu Legislatif Palestina dan unggul mengalahkan Fatah (Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini) sebuah gerakan politik yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Fatah merupakan gerakan yang terbesar dan menguasai Parlemen Palestina sejak 1996. Dalam pemilu sebelumnya tersebut, HAMAS melakukan boikot dan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Pemilihan Umum Legislatif Palestina yang diselenggarakan pada Rabu, 25 Januari 2006 menghantarkan HAMAS meraih 76 dari 132 kursi di parlemen, sedangkan perolehan Fatah turun menjadi hanya 43 kursi. Lebih dari 77% warga Palestina yang berhak memilih menggunakan hak pilih mereka.[1] Dengan suara mayoritas ini HAMAS mempunyai hak untuk membentuk kabinet Pemerintahan Palestina yang baru.

Kemenangan HAMAS sangat mengejutkan dan tidak diharapkan bagi negara Amerika Serikat, Israel, Uni Eropa dan Kanada. Negara-negara ini menganggap HAMAS sebagai organisasi teroris karena melakukan tindakan kekerasan terhadap pendudukan Israel di Palestina, dan menolak perjanjian damai antara Israel dengan PLO (Palestine Liberation Organization) sejak tahun 1996.[2] Presiden Bush juga tidak mau melakukan perdamaian dengan HAMAS, karena tidak mengakui eksistensi negara Israel.

Fenomena keberhasilan gerakan politik HAMAS dalam merebut kekuasaan Fatah dan memenangkan Pemilu Legislatif di Palestina 2006 merupakan bahasan yang menarik untuk dikaji.

B.                 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam paper kelompok adalah: “Faktor apa sajakah yang mendukung kemenangan HAMAS dalam Pemilu Legislatif Palestina 25 Januari 2006?”

C.                Landasan Konseptual

Legitimasi

Kekalahan Fatah dalam Pemilu 2006, disebabkan oleh menurunnya legitimasi dari masyarakat Palestina kepada Fatah kemudian mengalihkan dukungannya terhadap HAMAS. Hal ini tergambar melalui hasil pemilu Palestina tahun 2006.

Legitimasi sendiri berarti penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik[3], dan hanya masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi atas kewenangannya.[4] Agar pemimpin mendapat pengakuan dan kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat, pemimpin itu harus menunjukkan terlebih dahulu kualitas kepemimpinannya pada masyarakat.

Kekuasaan yang dijalankan oleh suatu rezim hanya akan berlangsung lama dan berjalan efektif, jika itu didasarkan pada keharmonisan. Max Weber mengatakan: Harmonious relationship between the ruler and the ruled is that in which the ruled accept the rightness of the rule’s superior power.[5] Legitimasi meunurut Max Weber merupakan salah satu syarat mendapatkan otoritas untuk memimpin. Butuh power dan legitimasi untuk mendapatkan otoritas, dan butuh otoritas untuk dapat memerintah dan diakui baik secara internal maupun eksternal.

Jadi legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap yang berwenang. Rendahnya legitimasi suatu pemerintahan juga dapat disebabkan ketidakefektifan pemerintah, yang dihadapkan pada permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mudah.

Bab II

PEMBAHASAN

HAMAS

Pemilu Legislatif palestina pada tahun 2006 menjadi puncak dari tumbuhnya pergerakan politik HAMAS selama lebih dari dua puluh tahun di tanah Palestina, HAMAS pada saat itu berhasil mengalahkan Fatah yang merupakan partai politik afiliasi dari PLO dengan mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen Palestina. Merupakan hasil yang tidak diduga sebelumnya oleh barat mengingat bahwa survey-survey yang telah dilakukan sebelum pemilu tersebut tetap memperlihatkan Fatah sebagai pengumpul suara mayoritas rakyat Palestina. Tentu saja hal ini kemudian memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan rakyat Palestina. Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah menggolongkan HAMAS sebagai organisasi teroris memutuskan bantuan finansialnya terhadap pemerintah Palestina yang didominasi oleh HAMAS pada tahun 2007 sebagai bentuk protes terhadap hasil pemilu yang dianggap telah dimanipulasi. Tekanan yang didapatkan oleh HAMAS tidak hanya berasal dari luar negeri, terutama barat, namun juga dari dalam negeri Palestina sendiri, terutama dari elemen-elemen pendukung Fatah hingga menimbulkan konflik saudara di Palestina pada tahun berikutnya.

HAMAS, singkatan dari “Harakat al-Muqawamat al-Islamiyyah”, atau “gerakan perjuangan Islam” (Islamic Resistance Movement) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi gerakan politik Islam yang berkembang di timur tengah. HAMAS terutama berkembang di wilayah Gaza, Palestina. HAMAS yang berdiri pada tahun 1987 mendapatkan pengaruh dalam ideologi dan semangat perjuangan politiknya dari Ikhwanul Muslimin, gerakan politik Islam yang lebih dulu berkembang di Mesir. Ide awal pendirian organisasi ini telah merebak sejak tahun 1980an, seiring dengan berkembangnya gerakan politik Islam di wilayah timur tengah pada waktu itu. Organisasi ini resmi berdiri pada 1987 dimana di tahun yang sama terjadi peristiwa Intifada yang pertama. Tujuan dan ideologi dari HAMAS terlihat jelas dalam piagam pendiriannya yang diresmikan pada tahun 1988, bukan hanya untuk mebebaskan Palestina dari penjajahan Irael, namun juga untuk mendirikan negara Islam di tanah Palestina serta menegakkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di seluruh wilayah tersebut. Sehingga HAMAS bukan merupakan sekedar gerakan resistensi semata, namun juga merupakan suatu gerakan politik Islam.

HAMAS yang pada awalnya merupakan gerakan sosial dalam masyarakat Palestina dengan pengaruh dari Ikhwanul Muslimin secara perlahan namun pasti telah menjelma menjadi salah satu gerakan politik Islam dengan kekuatan yang patut diperhitungkan di wilayah Timur Tengah.  Perjuangan Hamas di tengah rakyat Palestina telah dimulai jauh sebelum pendiriannya secara formal  pada peristiwa intifada yang pertama pada tahun 1987 yang kemudian disahkan dengan Piagam Hamas pada tahun 1988, Hamas cikal bakal dari Hamas telah berada dalam kurun waktu yang lama sebelum peristiwa intifada yang pertama pada tahun 1987, namun pada saat itu Hamas belum terlalu dikenal karena tidak menjuruskan pergerakan organisasinya dalam bidang politik, Hamas pada saat itu lebih dipandang sebagai gerakan resistensi rakyat Palestina yang mendapat pengaruh dari Ikhwanul Muslimin terhadap aksi konfrontatif Israel di wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Hamas dipandang sebagai bentuk manifestasi dari kekecewaan rakyat Palestina terhadap Fatah yang semakin lama sikapnya semakin melunak dan bersedia untuk berkompromi dengan pihak Israel, Fatah dianggap kurang dapat mewakili kehendak rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan penuh dan menolak didirikannya negara Israel di wilayah Palestina. Sedangkan Hamas dalam hal ini bersikap lebih keras mengenai penolakan tersebut, baik melalui sikap politiknya, hingga aksi-aksi militer dalam skala terbatas.

Hamas berkembang terutama di wilayah Gaza karena beberapa alasan, yang pertama adalah letak Gazsa yang terpisah dari pusat pemerintahan otoritas Fatah yang berada di Tepi Barat membuat Hamas menjadi lebih leluasa untuk bergerak karena tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatannya oleh pihak yang berkuasa, sehingga proses kaderisasi yang dlakukan oleh Hamas dapar berjalan lancer di Gaza. Yang kedua, pemerintah Israel kurang memberikan perhatian pada wilayah Gaza pada waktu itu, mengingat peristiwa Black September pemerintah Israel masih menganggap bahwa musuh yang harus diwaspadai adalah PLO/Fatah yang pusatnya berada di Tepi Barat. Dan yang terakhir adalah letak geoografis Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir, membuat aliran bantuan dari pusat organisasi Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir semakin mudah untuk didapatkan.

Walaupun selama ini barat memandang Hamas sebagai gerakan resistensi militer, namun selama bertahun-tahun Hamas berada di tengah masyarakat Palestina, Hamas lebih mengutamakan pergerakannya dalam bidang ekonomi dan sosial. Dari segi militer, Hamas memiliki sayap militernya sendiri, yaitu Brigade Al Qassam. Keputusan Hamas untuk lebih berkonsenterasi dalam bidang ekonomi dan social dilandasi oleh dua factor utama. Yang pertama adalah kuatnya pengaruh dari Ikhwanul Muslimin terhadap Hamas, dimana Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan politik Islam lebih mementingkan pada proses Tarbiyah atau kaderisasi dalam pergerakannya, begitu pula yang dilakukan oleh Hamas di Palestina, Hamas membangun sekolah dan masjid sebagai pusat pendidikan serta pusat pertemuan masyarakat, rumah sakit, dan berbagai fasilitas sipil lainnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina yang tidak terpenuhi oleh pemerintahan Fatah. Yang kedua adalah terjadinya Perjanjian Oslo pada tahun 1996 yang merupakan titik puncak kekecewaan Hamas terhadap Fatah, dimana pada saat itu Fatah memutuskan untuk berkompromi dengan Israel yang kemudian menciptakan pemerintahan otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah, kekecewaan Hamas dalam hal ini berujung pada komitmen Hamas untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas politik yang diselenggarakan oleh pemerintahan otoritas Fatah, sehingga lebih berkonsenterasi pada kegiatan Tarbiyah yang telah dilakukannya.

Melewati tahun 2001, Hamas telah perlahan kembali masuk kedalam ranah politik Palestina meskipun masih dilakukan secara perlahan dan dalam lingkup yang terbatas. Berhasilnya proses Tarbiyah yang selama ini dilakukan membuat Hamas memiliki kader-kader yang loyal dan berkualitas, simpati masyarakat Palestina pun semakin meningkat, terlebih karena kegiatan social dan ekonomi Hamas yang dianggap telah membantu kehidupan rakyat Palestina, Hamas juga dipandang sebagai organisasi yang bersih ketimbang Fatah yang dinilai mulai sarat korupsi. Hamas jiga telah sukses memanfaatkan peristiwa intifada kedua atau yang lebih dikenal sebagai intifada Al Aqsa yang merupakan blunder besar dari pemerintahan Fatah untuk menarik lebih banyak lagi simpati dari rakyat Palestina sebagai bekal rencana politiknya untuk tahun-tahun kedepannya.

Pemilu Legislatif Palestina 2006

Badan Legislatif Palestina (The Palestinian Legislative Council) memiliki tugas untuk membentuk kabinet yang akan bekerja bersama presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Otoritas Palestina Januari 2005, Mahmoud Abbas. Pemilu Legislatif tahun 2006 ini merupakan yang pertama kalinya digelar sejak pemilu terakhir pada tahun 1996. Pada pemilu terakhir tahun 1996, Fatah memenangkan 49 kursi dan kandidat independen yang berafiliasi dengannya mendapatkan 15 kursi.[6] Palestina memang belum diakui secara resmi sebagai sebuah negara. Statusnya merupakan ‘Otoritas’ Palestina. Rakyat Palestina tidak memilih wakil legislatifnya untuk duduk di parlemen dan pemerintahan dari sebuah negara yang independen dan merdeka, namun sebuah wilayah Otoritas Palestina yang hanya memiliki kedaulatan terbatas pada sebagian kecil Teritori Palestina.[7]

Pada pemilu yang diselenggarakan 25 Januari 2006 ini, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 132 kursi dengan dua jenis pemberian suara. Satu untuk memilih memilih wakil partai yang akan mewakili seluruh wilayah Otoritas Palestina (66 kursi) dan satu untuk kandidat individual yang akan menjalankan pemerintahan di tingkat distrik (66 kursi).[8] Central Election Commission mengindikasikan bahwa jumlah pemilih mencapai 981.082 dengan presentase sebesar 77,69%.[9] Warga Palestina memberikan suara di salah satu dari 1.008 bilik suara yang disediakan (sebanyak 754 di Tepi Barat dan 254 di Gaza) dan total 132 kursi diperebutkan oleh 728 kandidat.[10]

Jika dilihat dari tingkat partisipasi dan kontestasi yang cukup tinggi, pemilu ini dapat dikatakan demokratis. Terlebih lagi pemilu ini juga disebut-sebut berjalan dengan bebas dan adil mengingat fakta bahwa sebenarnya situasi politik dan keamanan Palestina yang sangat kontradiktif, dengan adanya okupasi militer dan kolonialisasi: pos keamanan militer Israel yang berada di Timur Jerusalem, memblok akses ke bilik suara di pinggiran kota, sedangkan pemilih di kota ini harus melalui prosedur khusus untuk dapat memberikan suaranya. Karena itu, jumlah pemilih yang memberikan suara di kota ini, Jerusalem, terhitung rendah sekitar 41%.[11] Selain itu dua pertiga rakyat Palestina yang hidup di wilayah yang diokupasi Israel terpaksa kehilangan suaranya terkait dengan Oslo Accord.

Dalam pemilu ini, secara tidak terduga, HAMAS berhasil merebut suara terbanyak dengan jumlah kuri sebanyak 74 kursi. Dengan kata lain, partai ini mendapatkan dukungan dari sepertiga penduduk Palestina. Sedangkan Fatah mendapatkan 45 kursi, Palestinian Front for Liberation of Palestine sebanyak 3 kursi dan sebanyak 2 kursi masing-masing dipegang oleh, Third Way Party, Alternative Party dan Independent Palestine Party. Sisanya sebanyak 4 kursi diraih oleh independen. Dengan kemenangan ini HAMAS berhak untuk membentuk pemerintahan baru di bawah kekuasaannya.

Pemilu tahun 2006 ini merupakan pertama kalinya HAMAS berpartisipasi, dan secara mengejutkan berhasil meraih mayoritas suara. Ketidakmampuan Fatah untuk menyediakan pelayanan dasar, maraknya kasus korupsi, tingginya angka pengangguran serta kesuksesan HAMAS dalam memberikan pelayanan terhadap kaum miskin dan faktor-faktor lainnya diyakini sebagai alasan dibalik kemenangan HAMAS dalam pemilu ini.

Analisis Kemenangan HAMAS dalam Pemilu Legislatif Palestina 2006

Secara umum, penentu terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kemenangan HAMAS dalam pemilu 2006.

Pertama, sejak lahir di tahun 1987 hingga memenangkan pemilu 2006 HAMAS dikenal sebagai kelompok yang sangat militan melawan okupansi Israel di wilayah Palestina, ia mampu bertahan sekian lama meski oleh pihak barat dianggap sebagai kelompok teroris, dan merupakan kelompok yang sangat berperan dalam perjuangan perlawanan rakyat Palestina. Konsistensi perlawanan anti-kolonialisme HAMAS memenangkan hati masyarakat Palestina untuk mempercayakan kursi parlemen kepada HAMAS. Selain itu, HAMAS tidak hanya berfokus pada sisi perlawanan dan usaha pembebasan diri, tetapi juga upaya pengembangan diri masyarakat Palestina dimana semenjak berdiri HAMAS telah banyak memberikan bantuan pada masyarakat Palestina melalui fasilitas pendidikan, bantuan pangan, klinik kesehatan, pelayanan anak yatim dan jompo, hingga klub olahraga. Kontribusi HAMAS bagi masyarakat Palestina dipandang lebih besar ketimbang kontribusi Pemerintah Otoritas Palestina sendiri[12]. Terakhir, faktor penentu kemenangan HAMAS dalam pemilu adalah kondisi PLO yang terpuruk dalam korupsi, perselisihan didalam tubuh PLO sendiri, serta kegagalan PLO dalam mewujudkan agenda politiknya meski telah berkuasa selama empat dekade[13]. Faktor-faktor diatas kemudian menemukan momentumnya pada peristiwa Intifada al Aqsa tahun 2000 yang semakin menguatkan posisi HAMAS.

HAMAS lahir dari pecahan Ikhwanul Muslimin yang memutuskan untuk ikut serta dalam Intifada tahun 1987, dan seketika HAMAS dikenal akan kerasnya perlawanan mereka terhadap Israel. Dalam kurun waktu singkat sejak 1987 hingga 1989 saja HAMAS telah memperoleh banyak dukungan baik finansial, material, maupun logistik dari berbagai pihak di wilayah Timur Tengah serta bantuan khusus dari Pemerintah Iran. Alasan begitu banyak yang mendukung HAMAS adalah karena perlawanannya dengan Israel, dan pimpinan HAMAS memahami bahwa untuk memperoleh lebih banyak dukungan masyarakat Palestina adalah dengan mempertahankan posisi mereka melawan Israel [14].

Perlawanan HAMAS terhadap Israel berlanjut melalui penolakannya terhadap hasil dari Perundingan Oslo tahun 1993 yang menyepakati berdirinya Pemerintahan Otoritas Palestina, serta penolakan HAMAS untuk bergabung ke dalam pemerintahan tersebut. Meski perjanjian Oslo menyepakati pedaramainan antara Israel dan Palestina, aksi teror terus dilakukan  HAMAS dari tahun ke tahun. Perjuangan HAMAS melawan Israel sepanjang dekade 1990an menjadikan mereka dipandang oleh masyarakat Palestina sebagai organisasi yang gigih dan konsisten melawan penjajahan.

Konsistensi HAMAS lebih lanjut nampak pada perisitwa Intifada Al Aqsa tahun 2000. Yasser Arafat menyerukan intifada pada September 2000 kepada masyarakat Palestina setelah perundingan di Camp David bulan Juli tidak membuahkan hasil. Intifada menjadi cara Arafat untuk mengembalikan legitimasinya di mata masyarakat karena rakyat Palestina nampak tidak mendukung usaha Pemerintah Otoritas berdamai dengan Israel dan lebih mendukung HAMAS yang dipandang sebagai kelompok perlawanan[15]. Di akhir Intifada, Pemerintah Otoritas dan Fatah justru mengalami banyak kerugian karena strategi yang buruk dan rusaknya infrastruktur pemerintahan. Pemerintah juga semakin kehilangan dukungan rakyat karena intifada ini menjadikan Pemerintah mengabaikan fungsi pelayanan masyarakatnya sehingga di akhir intifada perekonomian Palestina hancur. Kepercayaan masyarakat jatuh terhadap pemerintah karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, mulai dari yang sebelumnya ingin berdamai dengan Israel kemudian berubah menjadi menentang, kemudian penggunaan retorika Islamis oleh pemerintah yang pada dasarnya berpaham nasionalis. HAMAS yang sejak awal pesan yang diusung adalah menentang Israel, selain itu juga lebih siap dalam hal perlawanan militer, mengalami kerugian lebih kecil dibandingkan dengan Fatah dan menjadi semakin populer dan terpercaya di mata masyarakat dan dunia.

Meskipun dipandang oleh dunia luar sebagai sangat militeristik dan keras, bahkan disebut sebagi organisasi teroris, gerakan HAMAS tidak hanya berfokus pada perlawanan terhadap Israel dan usaha pemerdekaan Palestina. Perlu diingat bahwa HAMAS merupakan pecahan dari Ikhwanul Muslimin, dan meskipun sudah berpisah tetapi karakteristik dari Ikhwanul Muslimin masih melekat pada HAMAS, yakni tarbiah atau pengajaran. Salah satu tujuan dan fokus Ikhwanul Muslimin dan HAMAS adalah terbentuknya masyarakat madani dimana umat Islam mengamalkan agamanya secara menyeluruh di tiap aspek kehidupannya. Cita-cita ini mendorong Ikhwanul Muslimin dan kemudian dilanjutkan HAMAS sejak tahun 1970-an untuk mendirikan berbagai institusi sosial yang membantu peningkatan mutu sumberdaya manusia Palestina, kesejahteraan sosial, sekaligus peningkatan pemahaman agamanya. Mereka membentuk berbagai NGO yang mengurusi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, hingga membentuk klub olahraga bagi para pemuda. NGO-NGO ini telah memberikan bantuan kepada masyarakat bahkan sebelum terbentuknya Pemerintah Otoritas, bahkan bantuan yang diberikan lebih besar ketimbang apa yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Otoritas. Melalui organisasi-organisasi sosial inilah HAMAS mendapatkan dukungan di tingkat akar rumput masyarakat Palestina.

Meningkatnya dukungan terhadap HAMAS pada masa Intifada Al Aqsa salah satunya juga karena keberadaan institusi-institusi sosial ini. Pada masa Intifada, jumlah pendapatan masyarakat Palestina menurun, jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat, serta kebutuhan akan layanan sosial semakin tinggi. Pada masa tersebut hanya institusi sosial HAMAS yang masih bertahan sementara Pemerintah Otoritas tidak mampu berbuat apa-apa karena infrastruktur pemerintahan banyak yang dirusak oleh Israel.

Kemenangan HAMAS atas pemilu 2006 juga merupakan reaksi masyarakat atas kinerja Pemerintah Otoritas dimana didalamnya adalah PLO dan Fatah yang dipandang tidak efisien, korup dan penuh dengan perselisihan internal.sepanjang kekuasaannya tidak banyak perubahan terjadi. Kondisi in mendorong masyarakat Palestina untuk mencari alternatif lain untuk menggantikan rezim berkuasa. HAMAS menjadi kandidat kuat karena platform yang diusungnya yakni Perubahan dan Reformasi, juga pandangan masyarakat melihat institusi-institusi sosial HAMAS bebas korupsi.

Hal menarik lainnya ialah bahwa legitimasi HAMAS tidak muncul dari semangat pan-Islamisme atau cita-cita mendirikan negara Islam. Legitimasi HAMAS justru muncul dari semangat anti-kolonialisme yang diusungnya sekian lama sejak beridiri tahun 1987. Selain itu juga dari kemampuan HAMAS untuk terhubung dengan akar rumput masyarakat Palestina melalui berbagai program sosial  yang dilaksanakan oleh NGO-NGO yang berafiliasi dengannya. Legitimasi HAMAS kemudian juga muncul melihat ia menjadi alternatif dari pemerintahan yang sudah begitu lama berkuasa dan tidak signifikan kontribusinya bagi masyarakat Palestina. Ditambah lagi, HAMAS menemukan momentumnya pada Intifada Al Aqsa tahun 2000 dimana HAMAS membuktikan bahwa dirinya adalah gerakan yang kuat.

 

Bab III

PENUTUP

 

Kesimpulan

Banyak interpretasi yang bermunculan mengenai gerakan HAMAS. Beberapa kalangan menganggap bahwa HAMAS merupakan sayap militer Ikhwanul Muslimin yang terdiri atas sekumpulan rakyat Palestina yang berjuang meraih kemerdekaannya. Sedangkan dunia barat cenderung mengklasifikasikan HAMAS sebagai sebuah organisasi terorisme atau gerakan Islam radikal yang lekat dengan kekerasan, anti perdamaian dan demokrasi. Namun, stereotype tersebut ternyata tidak mempengaruhi kepercayaan rakyat Palestina untuk memilih HAMAS sebagai representasi masyarakat dalam parlemen. HAMAS muncul sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif Palestina 25 Januari 2006 mengalahkan penguasa parlemen sebelumnya: Kubu Fatah.

Kekalahan tersebut disebabkan oleh menurunnya legitimasi dari masyarakat Palestina kepada Fatah yang kemudian mengalihkan dukungannya terhadap HAMAS Pengalihan dukungan ini disebabakan baik oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal.

Faktor internal, berasal dari dalam tubuh HAMAS sendiri. Faktor ini diantaranya ialah: konsistensi HAMAS semenjak pertama kali terbentuk dalam berjuang melawan kolonialisme Israel serta perhatian HAMAS terhadap masalah-masalah sosial dan upaya pengembangan sumber daya manusia di Palestina. Keunggulan yang dimiliki HAMAS tersebut terbukti mampu menjadi alasan bagi masyarakat Palestina untuk menyokong kemenangan HAMAS dalam pemilihan umum.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan diluar tubuh HAMAS. Kondisi pemerintahan dibawah kepemimpinan Fatah yang tidak stabil, cenderung korup, dan adanya perselisihan diantara sesama petinggi PLO pada akhirnya mengalihkan kepercayaan rakyat Palestina kepada HAMAS. Dukungan negara-negara Arab juga turut menunjang eksistensi HAMAS di Palestina. Selain itu, citra negatif yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak menyukai gerak juang HAMAS di sisi lain malah menguatkan simpati masyarakat terhadap HAMAS dan melemahkan dukungan terhadap pihak lawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J. Schanzer, HAMAS vs. Fatah The Struggle for Palestine, Palgrave Macmillan, New York, 2008.

J. Zanotti, ‘HAMAS: background and issues for congress’, Congressional Research Service,  R41415. 2 Desember 2010.

M. I. Jensen, The Political Ideology of HAMAS A Grassroots Perspective, I. B. Tauris & Co Ltd, London, 2009.

M. Hudson, Arab Politics : The Search for Legitimacy, Yale University Press, New Heaven and London, 1997.

R. Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

 

Internet

Final Turnout on Elections Day (25 January 2006). Diunduh dari http://electronicintifada.net/bytopic/maps/417.shtml pada 16 April 2011.

HAMAS Election Victory: A Call for Good Governance and Respect of Palestinian Rights. Diunduh dari http://electronicintifada.net/v2/article4432.shtml pada 16 April 2011

HAMAS Menang Besar dalam Pemilu Palestina. Diunduh dari http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-2006-01-27-voa1-85242087.html, pada  17 April 2011

Palestinian Election. Diunduh dari http://fpc.state.gov/documents/organization/61358.pdf pada 15 April 2011.

Palestinian Parliamentary Elections 2006. Diunduh dari http://www.globalsecurity.org/military/world/palestine/pa-elections2006.htm pada 15 April 2011.


[2] Jim Zanotti, ‘HAMAS: background and issues for congress’, Congressional Research Service,  R41415. 2 Desember 2010.

[3] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 92

[4] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1992, hal. 99

[5] Michael Hudson, Arab Politics : The Search for Legitimacy, Yale University Press, New Heaven and London, 1997, hal 1

[6] Pina, Aaron D. 2006. Palestinian Election. Diunduh dari http://fpc.state.gov/documents/organization/61358.pdf pada 15 April 2011.

[7] HAMAS Election Victory: A Call for Good Governance and Respect of Palestinian Rights. Diunduh dari http://electronicintifada.net/v2/article4432.shtml pada 16 April 2011

[8] HAMAS Election Victory: A Call for Good Governance and Respect of Palestinian Rights. Diunduh dari http://electronicintifada.net/v2/article4432.shtml pada 16 April 2011

[9] Final Turnout on Elections Day (25 January 2006). Diunduh dari http://electronicintifada.net/bytopic/maps/417.shtml pada 16 April 2011.

[10] Palestinian Parliamentary Elections 2006. Diunduh dari http://www.globalsecurity.org/military/world/palestine/pa-elections2006.htm pada 15 April 2011.

[11] HAMAS Election Victory: A Call for Good Governance and Respect of Palestinian Rights. Diunduh dari http://electronicintifada.net/v2/article4432.shtml pada 16 April 2011

[12] J. Schanzer, HAMAS vs. Fatah The Struggle for Palestine, Palgrave Macmillan, New York, 2008, p. 97

[13] M. I. Jensen, The Political Ideology of HAMAS A Grassroots Perspective, I. B. Tauris & Co Ltd, London, 2009, p.149

[14] J. Schanzer, op. cit., p. 29

[15] M. I. Jensen, op. cit., p. 58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s